Senin, 28 September 2020 | 10:35 WIB

Terkait Pembangunan SOR Ciateul “KADISPORA” Ditahan Kejari Garut

Jumat, 10 Juli 2020 | 12:15 WIB
by Alam,tarungnews.com - 419 hit(s)

Saat penjemputan Kadispora dan anak buahnya oleh pihak Kejari di Kantor Dispora Garut. DOK

Garut,TarungNews.com - Penahanan kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga (KaDISPORA) Kabupaten Garut oleh Kejaksaan Negeri Garut pada hari Kamis (9/7) kemarin menjadi perbincangan hangat berbagai lapisan masyarakat.

Penahanan orang nomor satu dilingkungan Dispora Garut oleh Kejari ini atas dugaan korupsi dalam pembangunan sarana olah raga (SOR) Ciateul di Jl. Merdeka Kecamatan Tarogong Kaler.

Kerugian Negara Berdasarkan Temuan BPK RI Jabar Sudah Dikembalikan

Bupati Garut, H. Rudi Gunawan, S.H, M.H, M.P menyebutkan, pada persidangan di pengadilan nanti akan ada debat hukum antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan tim penasehat hukum dikarenakan yang disebut kerugian negara dan temuan BPK RI Jabar sudah dikembalikan.

“Ini yang dianggap oleh Penyidik dari aparat penegak hukum (APH) merupakan kerugian negara, dan ini akan menjadi debat antara jaksa dan penasihat hukum di pengadilan, karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi kerugian negara itu harus real atau nyata, serta permasalahan jaminan pelaksanaan (Jamlak) ini lahir karena adanya perjanjian dalam kontrak sehingga masuk ranah perdata," ungkapnya.

Pasalnya, Ia melanjutkan, "permasalahan yang terjadi dalam proses hukum ini menyangkut proyek tahap I tahun 2016 yang merupakan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Provinsi Jawa Barat yang saat ini telah digunakan, dimana ada kerugian negara berdasarkan perhitungan BPK kurang lebih Rp. 750 juta akibat kekurangan volume dan kelebihan pembayaran serta kerugian negara itu telah dikembalikan seluruhnya oleh pemborong sebelum 60 hari pada bulan Juli 2017.

Hingga Saat Ini Pemborong Belum Mengembalikan Jamlak

Ia menyebutkan, ada catatan BPK dimana Pemkab Garut harus menagih uang Jaminan Pelaksanaan (Jamlak) yang ternyata palsu dan sampai saat ini belum dikembalikan oleh Pemborong.

Namun sebagai warga negara yang baik kita tetap harus hormati proses hukum, akan tetapi Pemda Garut akan mempersiapkan penasehat hukum profesional," kata Bupati yang sebelum menjadi orang nomor 1 di Garut selama 2 periode ini juga merupakan pengacara kondang.

”Karena K adalah PNS Pemda Garut, maka kita siapkan penasehat hukum yang profesional guna mengikuti proses hukum yang akan berjalan nanti” pungkasnya.

Alam,tarungnews.com Biro Garut

 

Bagikan melalui:

Komentar Anda

BACA JUGA
Berita Foto | Kamis, 10 September 2020 | 00:12 WIB
Pendidikan | Senin, 7 September 2020 | 22:25 WIB
Head Line | Sabtu, 26 September 2020 | 12:18 WIB